Lombok Timur — Tabloidinfopolri.id | Investigasi berbagai elemen masyarakat sipil kembali menyorot proyek pembangunan Gedung BPKB Satlantas Polres Lombok Timur senilai Rp25,7 miliar, yang kini diduga mengandung sejumlah pelanggaran teknis dan administratif yang berpotensi mengancam keselamatan struktur maupun pekerja di lapangan.
Ketua Pemuda NWDI Lombok Timur, Muhammad Mahsar, bersama SR Sakti Foundation, Aliansi Mahasiswa, OKP, serta Forum Komunikasi dan Kajian Masyarakat NTB (FKKM NTB), mengumumkan akan menggelar hearing publik untuk mempertanyakan kredibilitas pengelolaan proyek tersebut.
Tidak Ada Manajemen Konstruksi: Poin Paling Fatal
Berdasarkan regulasi konstruksi nasional, keterlibatan Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) merupakan instrumen pengendalian mutu yang tidak dapat ditawar. Tanpa MK, proyek tidak memiliki sistem monitoring independen, padahal struktur dibangun tiga lantai serta berada di zona kegempaan tinggi.
Pakar teknik sipil Institut Teknologi Bandung (ITB) yang dimintai pendapat mengatakan:
> “Bangunan multi-lantai di kawasan rawan gempa tanpa MK adalah bentuk kelalaian serius. Kontrol mutu bisa gagal total. Risiko retak struktur, shear failure, hingga collapse tidak dapat dipetakan dengan benar.”
Pelanggaran K3 dan BPJS: Potensi Tindak Pidana Ketenagakerjaan
Investigasi lapangan menemukan pekerja tidak dilengkapi APD, tidak ada SOP K3, serta tidak terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan. Ini berpotensi melanggar UU No. 1/1970 tentang Keselamatan Kerja dan UU Sistem Jaminan Sosial.
Mahsar menyebut,
> “Jika pekerja celaka di proyek tiga lantai ini, siapa yang bertanggung jawab? Negara punya aturan, tapi seolah tidak dipakai.”
Isu Penggunaan Solar Non-Industri
Penggunaan BBM non-industri dalam proyek pemerintah adalah pelanggaran yang sering dikaitkan dengan indikasi cost reduction illegal atau potensi kerugian negara.
Seorang analis kebijakan publik menyatakan:
> “Jika benar solar industri tidak digunakan, maka ada pelanggaran rantai pasok dan manipulasi biaya.”
Isu Material Dipasok Langsung Kapolres
Poin paling kontroversial adalah kabar bahwa Kapolres langsung mengendalikan pengadaan material alam. Jika terbukti, ini masuk dalam kategori konflik kepentingan dan pelanggaran peraturan pengadaan barang/jasa.
Mengapa Ponpes Al Khoziny Disebut Ulang?
Mahsar menyinggung kasus Ponpes Al Khoziny yang ambruk sebagai rujukan tragedi konstruksi akibat kelalaian teknis.
> “Jangan sampai pola yang sama terjadi lagi,” ujarnya.
Agenda Hearing Publik
Koalisi masyarakat sipil menyatakan akan membawa bukti visual, kajian teknis, analisis hukum, hingga rujukan standar konstruksi.
Hearing ini digadang sebagai salah satu uji integritas terpenting dalam proyek APBN/APBD di Lombok Timur tahun berjalan.*
(Daus)
