Tabloidinfopolri.id – Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan meninjau sekaligus bersosialisasi terkait penanganan warga Persons of Philippines Descent (PPDs) di Sulawesi Utara. Kunjungan ini bertujuan memastikan penyelesaian persoalan PPDs berjalan dengan prinsip kemanusiaan serta tertib keimigrasian.
Tim Kemenko Imipas yang dipimpin Asisten Deputi Koordinasi Strategi Pelayanan Keimigrasian, Agato PP Simamora, langsung mengunjungi pemukiman warga PPDs di Pantai Dodik, Kel.Wangurer, Kec.Girian, Kota Bitung, Rabu (17/9/205).
Agato hadir bersama Kakanwil Ditjen Imigrasi Sulawesi Utara Ramdhani, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Bitung Ruri Hariri Roesman, dan sejumlah pejabat. Mereka mendengarkan langsung keluhan warga keturunan Filipina yang turun-temurun menghadapi kendala status sosial dan keimigrasian.
“Program pemerintah ini untuk menyelesaikan status warga keturunan Filipina di Indonesia, khususnya yang sudah tiga generasi. Namun di lapangan kami temukan tantangan, terutama pembuktian pohon keluarga—siapa orang tua dan leluhurnya,” kata Agato saat di wawancarai sejumlah wartawan.
Ia menegaskan pemerintah akan memberi solusi menyeluruh. “Kami pastikan mereka mendapatkan paspor Filipina. Setelah itu, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan akan memberikan visa dan ITAS khusus secara gratis, termasuk akta lahir dan akta nikah bagi PPDs yang memenuhi syarat,” ujarnya.
Pemerintah juga menyiapkan mekanisme pengesahan anak di luar nikah melalui pengadilan tanpa biaya. “Kenapa kami upayakan penyelesaian PPDs dengan nol rupiah? Karena ini berpengaruh pada warga keturunan Indonesia di Filipina yang jumlahnya ribuan,” jelas Agato.
Diketahui, saat ini PPDs yang terdata telah menerima Kartu Register Orang Asing (KROA) sebagai bukti pendataan di Kantor Imigrasi. KROA akan ditarik kembali bila PPDs terverifikasi sebagai warga negara Filipina, sementara data yang tidak diakui akan diserahkan ke Ditjen AHU Kemenkumham.
Kegiatan berjalan lancar dan mendapat sambutan positif warga. Pemerintah pusat menegaskan akan terus mengawal proses ini dengan menjunjung kemanusiaan dan kepastian hukum, sekaligus memperkuat hubungan Indonesia–Filipina. (Ran)
