BANDUNG, 18 Mei 2026 – Warga Kelurahan Kebon Gedang, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, akhirnya buka suara dengan nada tinggi dan penuh kritik pedas. Mereka tak lagi bisa diam melihat kondisi jalan utama di wilayahnya yang rusak parah, berlubang di sana-sini, dan sudah puluhan tahun tak pernah disentuh perbaikan sedikit pun. Di tengah gemerlap pembangunan kota dan anggaran ratusan miliar yang diklaim disiapkan pemerintah, warga menilai wilayahnya seolah sengaja dilupakan, dibiarkan rusak, dan ditutup mata oleh aparat kelurahan hingga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bandung .
Di lokasi, kondisi jalan terlihat memprihatinkan: aspal habis, tinggal tanah dan bebatuan tajam, banyak lubang dalam yang berair saat hujan, membuat kendaraan sulit lewat, sering mogok, bahkan memicu kecelakaan. Padahal ini jalur pemukiman padat, jalan akses utama warga beraktivitas, sekolah, hingga berdagang. Namun bertahun-tahun, laporan, usulan, dan harapan warga tak pernah berbalas nyata.
“Ini sudah puluhan tahun rusak, Pak. Sejak kami masih muda sampai sekarang punya cucu, jalannya tetap begini, makin parah saja. Ada apa sebenarnya? Apakah kami bukan warga Kota Bandung? Kenapa di tempat lain mulus beraspal, di sini malah sengaja dibiarkan hancur? Kelurahan seolah tidak tahu, PUPR seolah tak punya peta. Padahal kami bayar pajak, kami warga sah. Tapi perlakuan kami seperti orang tak diakui,” ungkap salah satu warga, dengan nada kecewa yang menusuk, saat ditemui awak media di lokasi.
Kekecewaan terbesar warga bukan hanya pada jalan yang rusak, tapi pada ketidakpedulian yang terencana. Mereka menyindir keras janji-janji pembangunan yang selalu digembar-gemborkan, namun nyatanya hanya menyentuh wilayah tertentu saja.
“Dana penanganan jalan yang rutin dianggarkan, ratusan miliar setiap tahunnya, kemana disalurkan? Apakah hanya masuk laporan saja? Kami bertanya: dana itu dikemanakan? Kami tidak minta mewah, kami hanya minta jalan layak lewat. Tapi seolah ada pembiaran, seolah ada yang sengaja menutup mata dan menutup telinga agar Kebon Gedang tetap terlantar. Ini bukan ketidakmampuan, ini ketidakpedulian, bahkan pembiaran yang disengaja,” tegas warga lain yang mewakili keluhan banyak tetangganya.
Warga menuding, komunikasi antara masyarakat dengan Kelurahan Kebon Gedang sudah mati. Setiap kali diadukan, jawabannya selalu sama: “belum ada anggaran”, “belum prioritas”, atau “sedang diusulkan”. Tapi faktanya, tahun berganti tahun, prioritas tak pernah datang, dan jalan makin rusak parah. Warga pun bertanya, apakah ada pembagian wilayah istimewa dan tidak, apakah ada warga berhak dan tidak berhak atas fasilitas dasar negara?
“Kami bukan minta jalan tol, kami minta jalan yang aman buat anak sekolah, buat ibu-ibu pasar. Kalau pun ada dana, kenapa tidak pernah turun ke sini? Apakah peta kelurahan dan PUPR tidak ada nama Kebon Gedang? Kami sudah muak janji manis yang tak pernah jadi kenyataan. Kami ingin bukti, bukan alasan,” seru warga dengan nada mengkritik tajam kinerja birokrasi yang dinilai lambat, pilih kasih, dan tak merasakan penderitaan rakyatnya sendiri.
Hingga berita ini diturunkan, tak ada respon resmi dari Kelurahan Kebon Gedang maupun Dinas PUPR Kota Bandung atas tuduhan pembiaran dan pertanyaan keras soal aliran dana perbaikan jalan tersebut. Warga kini bertekad takkan diam saja, dan mengancam akan membawa masalah ini ke ranah publik lebih luas jika sampai kapan pun tak ada perbaikan nyata.
Kasus ini menjadi cermin pahit: di tengah kota yang terus membanggakan pembangunan, masih ada warga yang bertahun-tahun merana hanya karena akses jalan dasar, dan di tengah banyaknya anggaran, masih ada pertanyaan besar yang tak terjawab: kemana sebenarnya uang rakyat itu dipakai?
( kaperwil jabar gjr)
