Tabloidinfopolri.id, BARITO UTARA – Langkah Dewan Adat Dayak (DAD) Barito Utara melakukan audiensi ke PT Barinto Eka Tama (PT BEK) menuai pro dan kontra di masyarakat. Pemicunya, pemberitaan media _Bataraxpose.com_ tertanggal 10 Juni 2026 menyebut DAD Barut membahas arahan Gubernur Kalteng bahwa persoalan konflik lahan tidak ada lagi portal adat atau _hanting pali_.
Berita berjudul _“Road Show Dewan Adat Dayak (DAD) Barito Utara Kunjungi PT BEK, Perkuat Sinergi Lembaga Adat Dan Investasi Daerah”_ ditulis Mula Dewi Purwanty, Humas DAD Barito Utara sekaligus wartawan yang hadir saat kunjungan.
Reaksi Ormas Dayak: Rapat & Keluarkan 4 Sikap Tegas*
Merespons pemberitaan tersebut, tokoh masyarakat dan koalisi ormas Dayak menggelar rapat internal di Sekretariat Yamulik Bengkang Turan, Muara Teweh, Kamis 12 Juni 2026. Ormas yang hadir: Yamulik Bengkang Turan, GPD-Alur Barito, GERDAYAK, dan Lembaga Majelis Kaharingan Indonesia (MAKI).
Hasil rapat menghasilkan 4 keputusan resmi koalisi ormas:
1. *Keberatan Tegas*: Koalisi Ormas Dayak Barito Utara keberatan atas statement Humas DAD Barut tertanggal 10 Juni 2026 yang menyatakan “menjamin tidak ada lagi portal adat” saat sosialisasi ke PT BEK.
2. *Kawal Denda Adat*: Koalisi ormas menyetujui dan siap mengawal pelaksanaan denda adat yang dilaksanakan melalui MAKI.
3. *Desak Pembekuan DAD Barut*: Koalisi ormas Dayak meminta DAD Provinsi Kalimantan Tengah segera membekukan pengurus DAD Kabupaten Barito Utara dan membentuk kepengurusan DAD yang baru.
4. *Serahkan Piring Putih*: Koalisi ormas Dayak sepakat mengawal MAKI menyampaikan _piring putih_ kepada Bupati Barito Utara sebagai pemberitahuan akan dilaksanakannya sidang adat bersama koalisi ormas Dayak dan tokoh masyarakat adat yang merasa keberatan.
Salapan Ungkeng mewakili masyarakat adat menyampaikan kekecewaannya. *“Saya selaku masyarakat adat sangat kecewa. Jika memang tidak boleh portal adat, kenapa tidak disosialisasikan melalui Kedamangan dan Parimantir? Kenapa harus ke PT BEK? Kalau tidak mencari amplop,”* tuturnya kesal.
Sanupeli dari GPD-Alur Barito menambahkan, *“Sangat menyayangkan tindakan DAD ke PT BEK mensosialisasikan tidak ada portal adat. Hal itu dianggap menyekat hak-hak yang sudah dan akan dijarah investasi nakal.”*
Muliadi, Ketua Yamulik Bengkang Turan, menilai sikap DAD Barut menyimpang dari arahan Gubernur H. Agustyar Sabran selaku Ketum DAD Provinsi. *“Kalau tidak ada portal adat atau _bembeng pali_, artinya kita harus melepas simbol _”iYa mulik Bengkang Turan”_ yang berada di Barito Utara ini,”* tegasnya pada awak media.
Sukarni, Mantan Ketua MAKI, menegaskan. *“Oknum-oknum DAD dan Humas DAD yang terlibat harus dituntut secara adat dan segera dibekukan. Kita akan laksanakan sidang adat karena sudah _ngea ngedi, pariwa palowas_,”* tukasnya, saat di pertanyakan awak media.
*Klarifikasi Ketua DAD Barut: Itu Silaturahmi, Bukan Larang Portal*
Di tengah keributan, Ketua DAD Kabupaten Barito Utara Dr. H. Amir Mahmud, S.H., S.E., M.M., memberikan klarifikasi melalui grup WhatsApp Mitra IWO Barito Utara.
*KLARIFIKASI:*
*“Tujuan audiensi ke PT BEK adalah silaturahmi dan perkenalan pengurus DAD dengan pihak perusahaan, bukan untuk mensosialisasikan aturan ataupun pelarangan pemasangan portal atau _bembeng pali_ pada lahan yang bermasalah atau bersengketa.”*
Amir Mahmud menegaskan arahan Ketum DAD Provinsi agar tidak terjadi pemasangan portal yang berpotensi menimbulkan ketegangan. *“Setiap permasalahan hendaknya diselesaikan melalui dialog sampai ditemukan solusi terbaik. Apabila ada pemasangan portal di lapangan, itu bukan kewenangan DAD untuk mengatur, memerintahkan, ataupun melarang,”* jelas Amir Mahmud.
Dalam berita _Bataraxpose.com_, Amir Mahmud juga menegaskan prinsip DAD Barut: *“Perusahaan tumbuh, Adat terjaga, Masyarakat sejahtera. Adat Dayak mengajarkan ‘Adil Kak Talino, Bacuramin Kasaruga’. Kami datang bukan mempersulit investasi, tapi bermitra.”*
Humas PT BEK, Suriadi, menyambut baik kunjungan tersebut. *“Kami terbuka untuk bersinergi dengan DAD Barito Utara,”* ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, media ini masih menanti tanggapan DAD Provinsi Kalteng dan Bupati Barito Utara terkait tuntutan pembekuan DAD Barut dari koalisi ormas.
( Hry,A)
