Ketapang Kalbar –tabloid info polri.Id.Proyek Jembatan Bernilai Rp 6,2 Miliar di Jalur Trans Kalbar Uang Negara Tak Sejalan dengan Standar Keamanan lalu lintas
dilokasi. ruas Jalan Sandai – Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat.
Jumat, (26 Juni 2026 )
Jalur Trans Kalimantan yang menjadi satu-satunya urat nadi perhubungan utama wilayah Kalimantan Barat, tepatnya ruas Sandai–Nanga Tayap, kini tengah melaksanakan proyek strategis penggantian dua unit jembatan, yaitu Jembatan Tuak dan Jembatan Sebantai, dari data resmi yang tertera pada papan informasi proyek, pekerjaan ini dibiayai penuh dari APBN Tahun Anggaran 2026 dengan nilai kontrak mencapai Rp6.234.846.000 Sudah termasuk (PPN 11%), masa pengerjaannya ditetapkan selama 240 hari kalender.
Proyek ini dikelola oleh Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalbar, dikerjakan oleh penyedia jasa CV Cahaya Mandiri Abadi, serta diawasi secara teknis oleh tim konsultan PT, Kurnia Citra Nusa KSO PT Asta Dipati Duta Harindo dan PT. Askon Multi Jasa
Namun, apa yang tercantum indah di atas kertas dan nilai anggaran yang mencapai miliaran rupiah, sangat bertolak belakang dengan kondisi nyata di lapangan yang menyisakan kengerian bagi setiap pengguna jalan.
Meskipun ini adalah jalur lintas utama yang tidak ada jalan alternatifnya, pihak pelaksana hanya menyisakan satu jalur sempit yang harus dipakai secara bergantian kendaraan dua arah, Pengamanan yang dipasang sangat minim dan seadanya, lubang galian sedalam beberapa meter hanya dibatasi pembatas plastik yang sudah mulai lapuk serta tali plastik kuning yang mudah robek.
tidak ada pagar pengaman kokoh, lampu peringatan yang cukup terang, atau rambu jarak aman yang memadai—apalagi saat malam hari, kondisi ini makin berbahaya karena minim pencahayaan,
Yang paling disayangkan, tidak ada petugas pengatur lalu lintas yang berjaga selama 24 jam mengawasi titik rawan ini.
Kendaraan roda dua mobil penumpang, hingga truk barang besar harus berpapasan sendiri di jalur sempit tanpa panduan yang jelas. Satu langkah keliru, risiko tergelincir jatuh ke dalam galian terbuka lebar,
Warga dan pengguna jalan paham tujuan perbaikan ini demi kemajuan daerah,tapi sungguh memilukan melihat anggaran negara sebesar itu, tapi soal keselamatan nyawa warga diperlakukan seolah remeh dan tanpa tanggung jawab. Untuk apa diawasi konsultan dan ada anggaran besar kalau standar keamanan dasar saja diabaikan? ” ungkap seorang pengguna jalan,
Papan informasi proyek memang terpasang rapi, tapi itu hanya syarat administrasi semata, tentunya Keselamatan lalu lintas adalah kewajiban mutlak yang tidak boleh ditawar, apalagi ini jalan nasional, jika konsultan pengawas dan pihak pelaksana lalai, maka di mana fungsi pengawasan itu sesungguhnya
Kami mendesak instansi terkait, Kementerian PUPR, dan pengawas proyek segera turun ke lapangan.
Perbaiki sistem pengamanan, pasang rambu lengkap, tempatkan petugas pengatur arus lalu lintas, dan pastikan jalur ini aman siang maupun malam Jangan sampai proyek bernilai miliaran ini justru mencatatkan dan munculnya korban kecelakaan karena kelalaian yang seharusnya bisa dicegah sedari awal.
( Joni )
