tabloidinfopolri.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Muara Enim, Sumatera Selatan, H. Edison, pada Senin (8/6).
“Benar,” ujar Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis perihal operasi senyap tersebut, Senin sore.
Namun, Fitroh belum bisa memberikan informasi lebih rinci mengenai kronologi maupun kasus yang menjerat sang bupati. Hal ini dikarenakan tim penindakan KPK masih bekerja di lapangan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, OTT tersebut dibarengi dengan penyegelan sejumlah kantor dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Salah satu lokasi yang dipasangi garis pembatas KPK adalah Kantor Dinas Pendidikan.
OTT Kedua di Bulan Juni
Operasi ini menjadi OTT kedua yang dilakukan lembaga antirasuah dalam waktu berdekatan pada bulan Juni 2026.
Sebelumnya, KPK membongkar kasus dugaan pemerasan terkait izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) dan/atau penerimaan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi periode 2022–2026. Operasi tersebut digelar di Jakarta, Jawa Barat, dan Bali pada 2–3 Juni 2026.
Dari 18 orang yang sempat diamankan dalam OTT sebelumnya, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka berdasarkan kecukupan bukti permulaan. Para tersangka tersebut adalah:
Silmy Karim (Mantan Wakil Menteri Imigrasi tahun 2025–2026)
Saffar Muhammad Godam (Pelaksana Tugas Dirjen Imigrasi periode 2024–2025)
Jaya Saputra (Direktur Izin Tinggal)
Bagus Bramantyo (Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal)
Tessar Bayu Setyaji (Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal)
Ronald Arman Abdullah (Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat tahun 2024–2025 dan Kakanim Jakarta Barat tahun 2025–2026)
Juniadi Sri Priambudi (Ketua Tim Alih Status Izin Tinggal Terbatas/ITAS)
Gusti Bernardiansyah (Staf Subdit Izin Tinggal)(TIM)
