Tabloidinfopolri.id, Polemik yang sedang terjadi terkait lahan tambang PT NPR semakin mendapatkan perhatian luas, terutama karena melibatkan lahan pertanian milik warga di dalam areal dua desa.
Lahan-lahan ini selama ini digunakan untuk menanam karet, cempedak, durian, singkong, dan tanaman lainnya. Namun, operasi PT NPR dilaporkan telah mengambil tindakan menjarah lahan-lahan tersebut sehingga banyak warga kehilangan hasil dari jerih payah mereka.
Situasi ini menimbulkan tudingan serius terhadap beberapa oknum kepala desa di Desa Krendan dan Muara Pari yang diduga memanipulasi pembagian kompensasi sehingga merugikan warga yang berhak mendapatkan hasil jerih payah nya.
Penelitian mendalam, mengenai persepsi masyarakat mengungkapkan bahwa ada oknum kepala desa diduga membuat kelompok tani fiktif untuk mengklaim dana kompensasi, sehingga dana tersebut tidak langsung diterima oleh warga yang pemilik sebenarnya .
Wawancara dengan warga yang terdampak menunjukkan rasa frustrasi dan sedih , pilu karena ketidakpercayaan yang mendalam kepada para pemimpin desa yang dianggap lebih mementingkan kepentingan pribadi atau politik daripada kesejahteraan masyarakat nya .
Salah satu warga Desa Muara Pari yang gak mau di sebutkan nama nya,namun inisial (Tr), mengungkapkan kekecewaannya dengan mengatakan, “Saya tetap menuntut hak saya atas hasil jerih payah dari tetes keringat saya, saya bertani oleh karena saya gak punya apa apa, rumah aja ngontrak ” terang nya dan hasil itu lah kelak yang saya harapkan tambah nya.
Walaupun saya tidak tinggal di desa Muara Pari, tetapi alamat saya tetap di sana. Saya tidak punya rumah di desa sana karena kemiskinan saya gak mampu membuat nya, saya tinggal di hutan dan di desa lain untuk mencari nafkah anak istri saya . ” Ujar nya dengan sedih .
Menunjukkan tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi warga, yang semakin diperparah oleh dugaan praktik buruk dari oknum kepala desa.
Keterangan ini menunjuk kan bahwa persoalan kepemimpinan seperti ini berdampak pada hilangnya kepercayaan masyarakat, kohesi sosial, dan legitimasi pemerintahan lokal.
” Saya sudah beberapa kali melaporkan hal ini ke kepolisian, tetapi hingga saat ini tidak ada tanggapan untuk respon cepat “. Terang salah satu warga.
Taktik-taktik pemecah belah yang diduga dilakukan, seperti memicu persaingan, penyalahgunaan dana kompensasi, dan manipulasi keanggotaan kelompok tani, mencerminkan tantangan yang lebih besar yang dialami komunitas desa miskin yang bersaing dengan perusahaan besar .
Kasus ini juga menimbulkan pertanyaan etis mengenai transparansi, akuntabilitas, dan hak atas tanah serta mata pencaharian di wilayah yang kaya sumber daya namun rentan secara sosial ekonomi .
Berdasarkan temuan ini, pemerintah lokal dan lembaga pengawas perlu memperkuat mekanisme partisipasi masyarakat, menjamin proses kompensasi yang transparan, serta mendukung strategi pemberdayaan masyarakat.
Penelitian lanjutan penting dilakukan untuk mengkaji dampak jangka panjang dari dinamika ini terhadap kehidupan pedesaan dan mencari model tata kelola koperasi yang efektif untuk menyelesaikan konflik antara perusahaan dan komunitas .
Upaya ini tidak hanya penting untuk menegakkan keadilan bagi warga yang terdampak tetapi juga untuk mendorong pembangunan berkelanjutan yang berlandaskan keadilan dan penghormatan terhadap hak atas tanah kelola masyarakat beradat.”
(Tim).
