Tabloidinfopolri.id | Bitung – Puluhan massa dari aliansi rakyat yang terdiri dari buruh, nelayan, dan mahasiswa menggelar aksi damai di Kota Bitung, Rabu (3/9/2025). Massa berkumpul di pusat kota, kemudian bertolak ke kantor Kejaksaan Negeri Bitung, sebelum akhirnya melanjutkan aksi ke kantor DPRD Kota Bitung.
Setibanya di kantor DPRD, yang terletak di Jalan R.E. Martadinata No. 14. Bitung Tengah, Kecamatan Maesa, massa aksi diterima oleh Ketua dan anggota DPRD Kota Bitung bersama unsur Forkopimda. Mereka langsung meminta perwakilan dari aliansi rakyat untuk duduk bersama dan menyampaikan aspirasi secara langsung.
Pertemuan itu berlangsung terbuka, di mana para wakil rakyat dan pejabat pemerintah mendengar secara seksama tuntutan yang disuarakan. Dalam pertemuan tersebut, massa menyampaikan 15 tuntutan yang kemudian diserahkan langsung kepada Ketua DPRD Kota Bitung, Vivy Jeanet Ganap, SE.
Adapun 15 tuntutan aliansi rakyat Bitung yakni:
1. Sahkan RUU Perampasan Aset dan miskinkan koruptor.
2. Hentikan brutalitas aparat kepolisian terhadap para demonstran.
3.Turunkan PNBP Perikanan.
4.Buka seluas-luasnya wilayah penangkapan untuk nelayan.
5.Batalkan PP Nomor 11 Tahun 2023.
6. Tetapkan HAI (Harga Acuan Ikan) satu harga secara nasional.
7. Hentikan diskriminasi pemerintah terhadap pedagang di Kota Bitung.
8. Lanjutkan dan tuntaskan pembentukan desa adat di Kota Bitung.
9. Sahkan situs-situs adat di Bitung.
10. Percepat pengangkatan kepala lingkungan dan RT.
11. Batasi dan pangkas anggaran perjalanan dinas DPRD Kota Bitung.
12. Cabut izin operasional PT Futai.
13.Bentuk pansus pelanggaran netralitas ASN.
14. Hapuskan sistem outsourcing di Kota Bitung.
15. Jalankan dewan pengupahan Kota Bitung
Selain itu, Kapolres Bitung, AKBP Albert Zai, SIK, MH, mengapresiasi jalannya aksi yang berlangsung tertib dan lancar.
“Apa yang kita takutkan selama ini, terjadi chaos, ternyata tidak terjadi di Kota Bitung,” ujarnya saat diwawancarai sejumlah awak media usai pengamanan.
Beliau juga menambahkan, aspirasi massa akhirnya bisa tersampaikan dengan baik sesuai mekanisme dan mengukuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Aspirasi mereka kepada DPRD dan Bapak Kejari Bitung sudah bisa disampaikan secara langsung,” kata AKBP Albert Zai.
Diketahui, aksi damai ini mendapatkan penjagaan ketat namun tetap humanis dari aparat gabungan TNI-Polri serta stakeholder terkait. Sekitar 800 personel disiagakan demi memastikan jalannya aksi berlangsung aman dan kondusif.
(Ran)
