tabloidinfopolri.id | LOMBOK TIMUR, April 2026 — Ini bukan lagi sekadar kelangkaan gas. Ini adalah krisis martabat rakyat yang dipertontonkan secara telanjang di depan mata publik. Di Lombok Timur, gas melon yang seharusnya menjadi hak dasar masyarakat miskin kini berubah menjadi barang langka bahkan lebih sulit didapat daripada janji kampanye yang dulu diobral tanpa batas.
Dari Kecamatan Aikmel, Lenek, Pringgasela, hingga Wanasaba, satu suara kini menggema keras: rakyat marah, dan kesabaran telah habis. Namun dari semua wilayah, situasi paling parah disebut terjadi di Kecamatan Pringgabaya yang kini layak disebut sebagai “epicentrum penderitaan” akibat kelangkaan gas.
Aksi besar yang akan digelar pada 15 April 2026 di kantor bupati bukan lagi sekadar unjuk rasa. Ia telah berubah menjadi pengadilan terbuka rakyat terhadap kepemimpinan yang dianggap gagal total.
Di Aikmel, suara ibu-ibu tak lagi bisa dibungkam dengan janji normatif.
“Ini bukan langka, ini seperti dihilangkan! Kami keliling kampung cari gas, hasilnya nol. Kalau begini terus, lebih baik bupati turun saja daripada kami yang terus disuruh sabar!” ujar seorang ibu rumah tangga dengan nada tajam.
Di Lenek, kemarahan bahkan lebih eksplosif.
“Kami ini rakyat, bukan bahan percobaan! Masa urusan gas saja kacau begini? Jangan salahkan kalau nanti rakyat turun besar-besaran. Ini sudah keterlaluan!” teriak seorang warga dengan penuh emosi.
Pringgasela pun tak kalah panas. Di sana, kelangkaan gas telah memukul langsung ekonomi rumah tangga kecil.
“Warung kami tutup, usaha mati, dapur tidak jalan. Ini bukan lagi masalah kecil. Ini kegagalan yang nyata! Kalau pemimpin tidak mampu, ya jangan dipaksakan duduk di kursi itu!” ujar seorang pelaku usaha kecil dengan nada getir.
Namun puncak kemarahan justru datang dari Pringgabaya wilayah yang disebut paling parah terdampak. Di sana, gas bukan hanya langka, tetapi hampir mustahil didapat tanpa “jalur khusus” atau harga yang tak masuk akal.
“Di Pringgabaya ini sudah seperti krisis! Gas hilang entah ke mana. Kalau ada pun harganya seperti emas. Kami ini rakyat kecil, bukan orang kaya! Kalau pemerintah tidak bisa hadir, ya lebih baik mundur saja sebelum rakyat yang menurunkan!” tegas seorang tokoh masyarakat dengan nada dingin namun menghantam.
Seorang ibu di Pringgabaya bahkan melontarkan pernyataan yang menggambarkan keputusasaan sekaligus kemarahan yang membara.
“Anak-anak kami mau makan apa? Kayu bakar? Ini zaman apa? Kalau pemimpin tidak bisa urus hal sederhana seperti ini, jangan salahkan kalau rakyat demo ke kantor bupati!”
Di Wanasaba, nada serupa juga terdengar campuran antara kekecewaan, sinisme, dan kemarahan yang tak lagi tersaring.
“Pemerintah ini seperti hilang. Tidak ada solusi, tidak ada tindakan nyata. Yang ada hanya diam. Kalau terus begini, aksi 15 April bukan akhir ini baru awal!” ujar seorang tokoh pemuda.
Secara akademik, situasi ini adalah gambaran nyata dari keruntuhan fungsi distribusi negara di tingkat lokal. Ketika barang subsidi gagal menjangkau penerima, maka yang terjadi bukan sekadar krisis ekonomi mikro, melainkan krisis legitimasi politik yang berpotensi meluas menjadi instabilitas sosial.
Yang lebih berbahaya, kemarahan ini bersifat kolektif dan lintas wilayah. Ia tidak lagi sporadis, melainkan terorganisir secara organik didorong oleh pengalaman penderitaan yang sama.
Aksi 15 April kini bukan hanya tentang gas. Ia telah menjelma menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakmampuan, ketidakpekaan, dan ketidakhadiran negara di tengah rakyatnya sendiri.
Dan jika kondisi ini terus dibiarkan tanpa solusi konkret, maka satu hal menjadi tak terhindarkan:
rakyat tidak hanya akan menyalakan kompor mereka kembali tetapi juga menyalakan api perlawanan yang jauh lebih besar.* (Red)
