Tabloidinfopolri.id, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru menjabat mengumumkan sejumlah langkah pembenahan dalam penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satunya adalah penerapan pembatasan jumlah dapur penyedia layanan di setiap wilayah kecamatan. Kebijakan ini diambil menyusul tingginya jumlah Satuan Pelayanan dan Pengelola Gizi (SPPG) yang telah beroperasi secara nasional.
Hingga saat ini, tercatat sudah ada lebih dari 27.000 unit SPPG yang melayani program Makan Bergizi Gratis di berbagai daerah. Menurut penilaian BGN, jumlah tersebut secara kuantitas sudah memadai, namun persebarannya belum merata. Sebagian besar dapur layanan justru terkonsentrasi di kawasan perkotaan dan wilayah aglomerasi, sementara daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (sering disebut wilayah 3T) masih belum mendapatkan layanan secara optimal dan merata.
Sebagai langkah penertiban dan pemerataan, BGN akan membatasi jumlah dapur MBG atau SPPG yang beroperasi maksimal hanya enam unit untuk setiap wilayah kecamatan. Selain penetapan batas jumlah tersebut, lembaga ini juga memberlakukan penundaan sementara pendaftaran dapur MBG baru. Selama masa penundaan, BGN akan melakukan evaluasi mendalam terhadap setiap SPPG yang sudah ada di masing-masing wilayah.
Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan kualitas pelayanan, standar keamanan pangan, serta menyesuaikan keberadaan dapur dengan kebutuhan riil masyarakat di setiap daerah. Dengan pembatasan dan evaluasi ini, BGN berharap sumber daya yang ada dapat dialokasikan lebih tepat sasaran, sehingga layanan Makan Bergizi Gratis dapat menjangkau lebih banyak warga yang membutuhkan, terutama di wilayah yang selama ini belum terlayani dengan baik.
Kebijakan ini menjadi langkah awal pembenahan sistem pelayanan gizi nasional agar tidak hanya terfokus pada penambahan jumlah unit, melainkan juga pada kualitas, efisiensi operasional, serta pemerataan akses layanan gizi bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.
( Kaperwil Jabar )
