Tabloidinfopolri.id, BARITO UTARA — Jalan-jalan rusak di Barito Utara seolah sedang menjerit dalam diam. Aspal yang retak, proyek yang terbengkalai, hingga lampu lalu lintas yang kehilangan fungsi seperti menjadi wajah lain dari pembangunan yang dinilai berjalan tertatih. Ironisnya, di tengah derasnya narasi kemajuan dan gencarnya tampilan digital di ruang publik, sebagian masyarakat justru masih dipertemukan dengan persoalan dasar yang tak kunjung selesai.
Situasi itu kini mulai memantik kritik dari sejumlah kalangan, termasuk organisasi masyarakat yang sebelumnya ikut berada di garis depan mengawal kemenangan kepala daerah.
Ketua Umum GPD-Alur Barito, Hison, mulai mengkritik kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Utara yang dinilai lamban dalam pembangunan serta mengabaikan peran organisasi masyarakat yang dahulu ikut mengawal kemenangan kepala daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Hison saat musyawarah mufakat khusus GPD-Alur Barito yang digelar pada 25 Mei 2026 di Kelurahan Jingah. Dalam kesempatan itu, ia didampingi sejumlah pengurus dan Dewan Pengawas organisasi di hadapan awak media.
“Lebih dari 1 tahun sejak silaturahmi hingga kampanye, bahkan mengawal 2 kali PSU, tiap hari puluhan hingga ratusan anggota kami turun mengawal H. Gogo sebagai calon bupati awal nya. Kami berjuang dengan waktu, pemikiran, dan finansial tanpa dibayar. Kami hanya ingin memperjuangkan pemimpin yang lebih baik. Karena H. Gogo terkendala, kami akhirnya mendukung calon bupati di hati Pak H. Shalahuddin, S.T., M.T. dan itu juga awal ya kami yakini untuk pemimpin terbaik. Tapi setelah dilantik, ormas ini belum pernah tersentuh oleh pemerintah. Seakan kacang lupa kulitnya,” ujar Hison, Minggu (25/05/2026)
Hison menilai pembangunan di bawah kepemimpinan bupati saat ini tidak seperti periode sebelumnya. Ia menyebut banyak program hanya menjadi wacana dan lebih banyak terlihat di pemberitaan ketimbang di lapangan.
“Pembangunan terasa lamban. Contohnya kerusakan jalan di mana-mana, tapi hanya dipasang rambu. Sampai berbulan-bulan tidak ada perbaikan. Di jalur Simpang Jalan Pertiwi, rambu penutupan jalan sampai dibuka sendiri oleh warga karena dianggap mengganggu,” katanya.
Ia juga menyoroti beberapa titik yang dinilai terbengkalai:
1. Rencana pelebaran jalan kota di jalur Bundaran Bupati–Jalan Yetro Sinseng yang sudah dibongkar namun tak kunjung dilanjutkan.
2. Jalan rusak di depan APMS Jalan Pendreh.
3. Jalan menuju keluar kota di Kelurahan Jingah dan Jalan H. Koyem yang terancam longsor namun belum mendapat penanganan.
4. Lampu merah di semua titik error, sementara pemasangan TV digital justru gencar dilakukan.
“Ini membuat kami menilai arah pembangunan kurang jelas,” ujar Hison.
Ia menegaskan bahwa kritik tersebut merupakan bentuk kepedulian awal dari pihaknya terhadap kondisi daerah.
“Sebagai kritik pertama, kami juga sudah sering menerima keluhan dari kalangan ormas setempat terkait hal yang sama,” tambahnya.
Menurut Hison, pemerintah daerah seharusnya memantapkan pembagian anggaran dari uang pajak masyarakat untuk pembangunan dan kesejahteraan yang nyata, bukan hanya di atas kertas.
“Pemerintah dipercaya masyarakat untuk mengelola anggaran demi pembangunan dan kesejahteraan yang lebih baik. Itu yang kami tagih sekarang,” tegasnya.
Hal serupa juga disampaikan Pak Sanupeli yang menilai pembangunan di daerah masih belum sesuai harapan masyarakat.
“Pembangunan hanya wacana di berita, tapi tindakan lapangan tidak sesuai,” ucap Sanupeli.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Kabupaten Barito Utara terkait kritik tersebut.
Dan mungkin inilah ironi yang perlahan dirasakan masyarakat: ketika layar-layar informasi terus menyala terang, justru jalan-jalan di daerah masih gelap oleh ketidakpastian pembangunan. Sebab rakyat tidak hidup dari spanduk, pemberitaan, ataupun seremoni—mereka berjalan di atas jalan yang nyata. Dan ketika lubang-lubang jalan lebih cepat ditemukan daripada solusi, publik pun mulai bertanya, apakah yang sedang dipercepat benar pembangunan daerahnya, atau sekadar pencitraannya.
Penulis : (Hry,A)
