Tabloidinfopolri.id, LOMBOK TIMUR — Kelangkaan gas elpiji 3 kilogram di Lombok Timur kini tak lagi sekadar krisis distribusi, ia berubah menjadi krisis legitimasi. Di tengah antrean yang mengular dan dapur yang tak lagi mengepul, suara-suara warga, terutama ibu-ibu rumah tangga, menjelma menjadi kritik paling jujur sekaligus paling menyakitkan bagi kekuasaan.
Di pangkalan-pangkalan gas, tak ada lagi bisik-bisik, yang terdengar kini adalah kemarahan terbuka.
“Bupati itu urus rakyat atau urus bisnisnya sendiri? Kami ini bukan penonton, kami yang antre berjam-jam!” hardik seorang ibu di wilayah Pringgabaya, disambut anggukan keras warga lain yang sama-sama kehabisan kesabaran.
Kelangkaan yang terus berulang memunculkan dugaan liar namun mengakar: adanya konflik kepentingan di lingkar kekuasaan. Nama Bupati Lombok Timur kembali diseret dalam narasi publik, dikaitkan dengan distribusi gas subsidi dan jaringan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut-sebut terus berkembang.
Bagi warga, ini bukan lagi isu teknis. Ini soal keadilan yang terasa makin jauh.
“Kalau dia pegang gas, dia juga punya dapur besar, terus kami rakyat kecil ini disuruh antre kayak pengemis? Di mana hati nurani?” ujar seorang ibu di Rempung dengan nada bergetar antara marah dan putus asa.
Komentar-komentar seperti ini kini berseliweran, baik di lapangan maupun di media sosial. Ironi yang paling terasa: ketika pemerintah berbicara soal program makan bergizi, justru rakyat kesulitan menyalakan kompor mereka sendiri.
Seorang tokoh politik lokal bahkan menyebut situasi ini sebagai “bom waktu sosial” yang sengaja dibiarkan meledak.
“Ini bukan sekadar kegagalan distribusi. Ini kegagalan kepemimpinan. Kalau bupati tidak bisa memastikan gas untuk rakyatnya, untuk apa jabatan itu dipertahankan?” ujarnya tegas.
Nada yang lebih keras datang dari kalangan aktivis yang mulai terang-terangan mendorong langkah politik ekstrem.
“Rakyat sudah terlalu sabar. Pajak naik, gas langka, kebutuhan hidup makin sulit. Kalau pemimpin tidak mampu menjawab ini, maka satu kata: mundur!” seru seorang aktivis dalam forum konsolidasi warga.
Di lapangan, fakta berbicara tanpa sensor. Ibu-ibu berpindah dari satu pangkalan ke pangkalan lain, membawa tabung kosong dan harapan yang terus menipis. Ada yang pulang tanpa hasil, ada yang jatuh pingsan karena kelelahan. Di balik semua itu, ada satu kesimpulan yang kini mengeras: negara dalam wujud pemerintah daerah dianggap gagal hadir di dapur rakyat.
“Dapur kami mati, tapi mereka di atas sana masih sibuk pidato. Kalau begini terus, lebih baik turun saja. Kami tidak butuh pemimpin yang cuma pintar bicara, raos okok” celetuk seorang ibu dengan nada sinis yang disambut tawa getir.
Gelombang seruan aksi besar pada 15 April 2026 di depan Kantor Bupati Lombok Timur kini bukan lagi sekadar agenda demonstrasi, ia telah berubah menjadi panggung penghakiman publik. Dan yang berdiri di barisan depan bukan elite politik, melainkan ibu-ibu rumah tangga, kelompok yang selama ini dianggap diam, kini justru paling lantang menuntut perubahan.
“Jangan tunggu kami marah besar. Kami pilih dia, kami juga bisa jatuhkan. Mundur itu lebih terhormat daripada dipaksa turun!” teriak seorang ibu dalam rapat konsolidasi warga yang kian memanas.
Dalam perspektif politik, ini adalah sinyal paling berbahaya bagi kekuasaan: ketika kelompok akar rumput yang biasanya pasif berubah menjadi motor perlawanan. Karena sejarah mencatat, perubahan besar seringkali tidak lahir dari ruang elit, melainkan dari dapur-dapur yang tak lagi mengepul.
Kini, tekanan tak lagi datang dari oposisi formal, melainkan dari rakyat itu sendiri.
Dan pesan mereka sederhana, lugas, tanpa basa-basi: Jika tak mampu mengurus gas rakyat, maka jangan paksa. ***
