Tabloidinfopolri.id, LOMBOK TIMUR — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya menjamin asupan sehat bagi anak sekolah justru berubah menjadi sumber kemarahan warga di SDN 3 Lepak, Sakra Timur.
Sejumlah wali murid mengungkap temuan yang membuat publik tercengang: telur rebus setengah matang dibagikan kepada siswa, menu yang diduga berasal dari dapur pengelola MBG Bina Bangsa Nusantara di Desa Montong Tangi.
Bagi anak sekolah dasar, telur setengah matang bukan sekadar menu buruk — itu berpotensi menjadi ancaman kesehatan. Telur yang tidak dimasak sempurna dapat menjadi media berkembangnya bakteri berbahaya seperti Salmonella, yang bisa menyebabkan gangguan pencernaan serius pada anak-anak.
Namun persoalan di lapangan tampaknya jauh lebih dalam dari sekadar telur setengah matang.
Wali murid menilai porsi makanan yang diterima anak-anak sangat minim, bahkan tidak mencerminkan program makan bergizi yang dibiayai oleh negara.
“Manuk 5 gecok kodek-kodek kance kentang 4 gecok, terombok sik buak jeruk kodek muk pedis, maik angen sak epe dapur ne,” keluh seorang wali murid dengan nada kesal.
Keluhan itu menggambarkan realitas pahit di lapangan: menu yang diterima anak-anak dinilai sangat jauh dari layak, bahkan tidak sebanding dengan anggaran program MBG yang digelontorkan pemerintah.
Lebih mengejutkan lagi, beberapa wali murid menduga nilai makanan yang sampai ke anak-anak mungkin bahkan tidak mencapai lima ribu rupiah per porsi.
“Menu yang disajikan pernah juga mungkin tidak sampai lima ribu pak, santer loek bati dapur niki pak,” ujar seorang wali murid lainnya.
Jika dugaan ini benar, maka publik patut bertanya: ke mana sebenarnya sisa anggaran program makan bergizi tersebut mengalir?
Keluhan juga datang dari kualitas telur yang dibagikan. Seorang ibu mengaku anaknya pernah membawa pulang telur yang sudah berbau busuk, sementara yang lain menerima telur yang masih setengah matang.
“Kembek telok ndek man masak sikn beng kanak pak, takut te beng kanak laun ye sikne sakit tian,” katanya dengan nada khawatir.
Masalah tidak berhenti pada makanan.
Warga sekitar juga mengeluhkan bau busuk yang diduga berasal dari dapur MBG di Montong Tangi, yang bahkan tercium hingga ke jalan dan area persawahan di sekitar lokasi dapur.
“Lelahte berembok pak sik bais lamun te liwat, ye bais leman dapur MBG jage pak,” ujar seorang petani yang sering melintas di sekitar dapur.
Informasi yang beredar di masyarakat juga menyebutkan dapur MBG tersebut diduga belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Jika benar, maka limbah dapur berpotensi mencemari lingkungan sekitar.
Artinya, skandal ini bukan hanya soal makanan anak sekolah, tetapi juga potensi pelanggaran standar sanitasi lingkungan dalam program negara.
Ketua Suara Rakyat Sakra Timur Foundation, Muh. Firdaus, mengecam keras dugaan kelalaian pengelola dapur MBG tersebut.
Menurutnya, program makan bergizi tidak boleh berubah menjadi proyek dapur yang mengorbankan kesehatan anak-anak.
Ia menegaskan pihaknya akan membawa persoalan ini langsung ke Badan Gizi Nasional untuk dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap dapur MBG Montong Tangi.
“Ini uang negara dan menyangkut kesehatan anak-anak. Kalau makanan yang disajikan tidak layak, bahkan berpotensi membahayakan, maka pengelolanya harus dimintai pertanggungjawaban,” tegas Firdaus.
Kasus ini menjadi peringatan keras bagi pengawasan program MBG di daerah. Tanpa kontrol yang ketat, program yang seharusnya menyelamatkan gizi anak bangsa justru berpotensi berubah menjadi ladang bisnis dapur yang minim pengawasan.***
