Tabloidinfopolri.id – Gorut, TNI Angkatan Laut (TNI AL) bersama tim gabungan berhasil menggagalkan upaya pengiriman ratusan kilogram bahan kimia berbahaya jenis sianida (CN) yang diduga dilakukan secara ilegal melalui jalur laut di Pelabuhan Kelas III Kwandang, Gorontalo Utara, Selasa (21/7/2026).
Pengungkapan kasus ini dilakukan oleh Tim Gabungan Pengamanan Pos TNI AL (Posal) Kwandang yang bersinergi dengan Bea Cukai Gorontalo, Polres Gorontalo Utara, Balai Kekarantinaan Kesehatan Gorontalo, dan UPP Kelas III Kwandang.
Operasi tersebut berawal dari informasi intelijen mengenai dugaan pemuatan bahan kimia berbahaya ke atas KM Sabuk Nusantara 97. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim gabungan memperketat pengawasan terhadap aktivitas bongkar muat dan keberangkatan kapal pada rute Tol Laut Kwandang–Buol dengan tujuan akhir Sebatik.
Saat pemeriksaan berlangsung, petugas menemukan 300 kilogram sianida yang dikemas dalam 10 karung dengan berat total 250 kilogram serta dua dus seberat 50 kilogram. Bahan kimia tersebut diduga akan dikirim tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku.
Nilai ekonomis barang bukti tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp300 juta.
Seluruh barang bukti kemudian diamankan di Pos TNI AL Kwandang sebelum diserahkan kepada penyidik untuk diproses sesuai ketentuan hukum bersama instansi terkait.
Kepala Dinas Penerangan Kodaeral VIII, Letkol Laut (P) Andreas Suko Riyanto, S.H., mengatakan hingga saat ini aparat masih melakukan pendalaman terhadap kasus tersebut.
“Masih pendalaman, dan Barbuk diserahkan ke Polres Gorut,” ujar Andreas saat menanggapi pertanyaan wartawan media ini di WAG terkait dugaan tersangka dan asal 300 kilogram sianida tersebut.
Keberhasilan pengungkapan ini menjadi wujud sinergi antarinstansi dalam mencegah peredaran bahan kimia berbahaya yang berpotensi disalahgunakan serta membahayakan keselamatan masyarakat dan lingkungan.
Langkah tersebut juga sejalan dengan arahan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali agar seluruh jajaran TNI AL terus meningkatkan kewaspadaan, memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait, serta mengoptimalkan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia guna menjaga keamanan, keselamatan, dan melindungi kepentingan nasional. (Ran)
